Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Publikasi Online

Highlight

Katam
MKRPL
UPBS
e_produk
400 Inovasitektan

Polling

Bermanfaatkah website kami?
 

Tamu online

Terdapat 6 Tamu online
PDF Cetak E-mail

Informasi Publik


Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.



LAKIN

Laporan Kinerja (LAKIN) sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPTP-Balitbangtan Sulawesi Tenggara merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja  dalam mendukung pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Panduan Penyusunan LAKIP dan Permen PAN-RB No. 29/2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP

| 2014 | 2015 | 2016 |



 

 


INDEK KEPUASAN MASYARAKAT

Indek Kepuasan Masyarakat merupakan Laporan Hasil Evaluasi layanan publik BPTP Balitbangtan Sulawesi Tenggara yang diberikan kepada pengguna, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian. Permentan tersebut digunakan sebagai acuan pelayanan publik di Lingkup Kementerian Pertanian dalam mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

| 2014 | 2015 | 2016 |





DIPA

Daftar Isian Pelaksana   Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan  anggaran yang disusun oleh  Pengguna  Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh   Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah  Direktorat Jenderal   Perbendaharaan  atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN).

| 2014 | 2015 | 2016 |



 
Joomla Templates by JoomlaVision.com